Home / Berita

Senin, 17 April 2023 - 13:49 WIB

Inflasi di Indonesia Masih Rendah dan Terkendali

MARTAPURA,- Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyie dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) ikuti Rapat Koordinasi (Rakoor) pembahasan langkah konkrit pengendalian inflasi daerah tahun 2023 dan Sosialisasi RUU tentang Kesehatan melalui Zoom Meeting di Command Center Manis, Martapura Senin (17/4/2023) pagi.

Rakoor tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian di Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta Pusat.

Rakoor diawali dengan penyampaian RUU tentang Kesehatan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mendukung transformasi sistem kesehatan Indonesia.

Selanjutnya Tito menjelaskan perkembangan inflasi secara global diberbagai negara,Inflasi Indonesia berdasarkan trading economic sebesar 4,97 persen,peringkat ke-46 dari 186 negara di dunia (diurutkan dari angka inflasi terendah hingga tertinggi).

Baca Juga :  Wabup Banjar Distribusikan Sertifikat Tanah untuk Nelayan dan Bantuan Operasional Kesehatan

‘Inflasi Indonesia berada diurutan 46 dari bawah dari 186 negara termasuk inflasi rendah dan terkendali sedangkan di ASEAN berada di peringkat 6 dari 11 negara ASEAN”kata Tito.

Tito Karnavian mengungkapkan inflasi terjadi diantaranya karena perang,ketegangan politik,konflik internal, kekeringan atau kemarau panjang dan ketidakmampuan menjaga supply dan demand barang dan makanan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini menjelaskan inflasi menurut kelompok pada bulan Ramadan dan Idul Fitri pada tahun 2022 memberikan andil yang besar yaitu bahan makanan,makanan jadi,minuman,rokok dan tembakau serta transportasi.

Baca Juga :  Bupati Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir

“Komoditas bahan makanan yang mengalami potensi inflasi di berbagai Kabupaten/Kota diantaranya beras,telur ayam ras dan minyak goreng, pada minggu kedua April 2023″jelasnya.

Lebih lanjut Pudji meminta dukungan kepada semua Kepala Daerah untuk melaksanakan forum konsultasi publik tentang Registrasi Sosial Ekonomi untuk mendapatkan data yang akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.( ppn )

 

Share :

Baca Juga

Berita

Pemkab Banjar Sosialisasi Website Jaga Desa/Kelurahan untuk Transparansi

Berita

Gubernur Kalsel “Rendahnya Angka Inflasi Indikator Keberhasilan Ekonomi”

Berita

Santri RMA Peringati HUT ke 78 Kemerdekaan RI

Berita

DPMD Sampaikan Target IDM Kabupaten Banjar Lampaui Target RPJMD

Berita

Raperda Masyarakat Adat dan Administrasi Kependudukan Dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Banjar

Berita

Bupati Banjar Kunjungi Kafilah dan Berikan Motivasi

Berita

Pemkab Banjar Dukung Penuh Langkah Kerja RAPI

Berita

BPBD Pantau Jembatan Rusak Akibat Tanah Longsor di Kecamatan Paramasan