MARTAPURA – Sejumlah pihak menandatangani komitmen bersama untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui program budidaya padi apung di Kabupaten Banjar. Penandatanganan berlangsung di Aula Barakat, Kantor Bupati Banjar, Martapura, Selasa (14/10/2025) pagi.
Penandatanganan komitmen ini melibatkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan H Syamsir Rahman, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Warsita, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin, Manager Perum Bulog Banjarmasin, Direktur Utama BPR Martapura, serta Ketua Kelompok Tani Sukamaju.
Kegiatan ini turut disaksikan oleh Pj Sekda Banjar H Ikhwansyah dan Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan Agus Maiyo.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Warsita menyatakan, program padi apung sangat potensial untuk mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di wilayah rawan bencana seperti Martapura Barat dan Sungai Tabuk.
“Program ini relevan dengan struktur ekonomi Kabupaten Banjar, di mana sektor pertanian menyumbang 7,19 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Warsita menambahkan, lokasi awal budidaya padi apung berada di Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, serta di wilayah Kecamatan Aranio.
Dinas Pertanian Banjar akan melakukan pendampingan menyeluruh, mulai dari pra-kondisi hingga pascapanen, dengan dukungan kolaboratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Lebih jauh, Warsita mengungkapkan bahwa program ini ke depannya tidak hanya berorientasi pada produksi pangan, tetapi juga diarahkan menjadi agrowisata, mengingat kedekatan Desa Sungai Pinang Lama dengan Pasar Terapung Lok Baintan.
Terkait pembiayaan, Warsita menjelaskan, saat ini program dibiayai oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, dan ke depan akan difasilitasi oleh OJK bersama stakeholder serta perbankan. Dukungan juga datang dari program Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju Mandiri Agamis (Kurma Manis) dengan alokasi anggaran Rp150 juta tahun ini.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalsel Agus Maiyo menyebut program padi apung di Banjar merupakan kelanjutan dari keberhasilan serupa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Tabalong.
“Program ini sejalan dengan misi Kabupaten Banjar menuju daerah yang sejahtera berbasis pertanian. Kami di OJK akan mendorong pembiayaan dari Lembaga Jasa Keuangan agar program ini berkelanjutan,” jelasnya.
Agus juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Selain dari perbankan dan lembaga pembiayaan, pihak seperti BPJS Ketenagakerjaan turut dilibatkan untuk menjamin risiko kerja petani yang terlibat dalam budidaya padi apung.
“Dengan kolaborasi berbagai pihak, akan terbentuk pembiayaan yang terintegrasi dan efisien,” pungkas Agus.
