BANJARMASIN – Pekerjaan Normalisasi Sungai di seluruh Kota Banjarmasin, yang mendapatkan bantuan dari Bank Dunia pelaksanaannya sebaiknya dilakukan secara transparan dan rencana-rencananya harus dishare pada warga Banjarmasin, karena kehidupan mereka banyak di pinggir sungai.
Demikian tegas Winardi Sethiono, Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kalimantan selatan, Jum’at (14/7/2023) sore, saat dimintai komentar perihal kondisi sungai hingga normalisasi sungai.
Menurut Winardi, masyarakat sangat mendukung dan berterimakasih kalau ada pihak dari pemerintah yang ingin membangun Kota Banjarmasin. Namun jika ada warga yang protes, berarti ada kesalahan atau kekeliruan.
Dia juga menyebutkan, proyek pencitraan juga menjadi perhatian masyarakat, yang harus diperhatikan oleh pihak terkait.
Menyangkut program Normalisasi Sungai, Winardi mengingatkan, agar melibatkan kontraktor atau tenaga ahli yang studinya di daerah, bukan di luar negeri, karena kultur tanah Banjarmasin berbeda dengan Banjarbaru, apalagi dengan daerah lain dan sangat berbeda dengan luar negeri, yang dibuat seperti Venesia, itu terlalu jauh.
” Jika ingin mengembalikan fungsi sungai, harus dilebarkan sungai tersebut sesuai kondisi semula. Bukan malah menyempitkan sungai akibat pelebaran jalan ” tukasnya.
Winardi juga menyoroti tidak berguna jika membuat Pintu Air, karena menurutnya dari pembelajaran Pintu Air yang ada di Sungai Tatas di belakang Mesjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Walaupun Pintu Air ditutup, tapi air masih bisa masuk karena bergerak lewat bawah tanah, dan itulah bedanya konturnya Tanah Humus.
” Kalau kita bendung supaya tidak masuk, dari tanah naik. Waktu surut, pintu air tidak terbuka, air lama turunnya, sehingga menambah parah kondisi tersebut dan ini perlu didalami masalah ini, ” tutupnya.(bs)
