MARTAPURA,- Pemerintah Kabupaten Banjar telah memiliki kebijakan yang mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri, baik dari sisi permintaan produk dalam negeri, penyediaan produk dalam negeri, maupun perluasan kapasitas dan kemudahan pasar produk dalam negeri.
Hal tersebut diutarakan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyie saat Focus Group Discussion (FGD) dan Diseminasi Percepatan Program Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Banjar, di Aula Barakat Martapura, Rabu pagi.
Wabup Banjar mengatakan pihaknya telah menyusun rencana tindak lanjut pelaksanaan P3DN dengan langkah-langkah yang melibatkan berbagai perangkat daerah seperti Para Asisten, Kepala SKPD, Dirut BUMD, Pimpinan Cabang Hipmi dan sejumlah undangan serta diikuti LKPP RI secara daring.
“Kami yakin bahwa dengan kerja sama dan komitmen kita bersama, kita dapat mencapai peningkatan produksi dalam negeri yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat”, sambung Habib Idrus.
Habib Idrus menekankan bahwa pengawasan peningkatan produksi dalam negeri harus dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas dan keadilan.
Untuk mencapai tujuan tersebut lanjutnya, pemerintah daerah akan terus mendorong kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha serta meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait untuk memperkuat sistem pengawasan yang ada.
Sementara Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel Rudi M Harahap mengungkapkan FGD ini bertopik Pengawasan Kolaboratif Atas Kinerja P3DN di Kabupaten Banjar.
Ia menyebut, pertemuan tersebut digelar untuk menyamakan persepsi dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri melalui transaksi online sehingga berjalan melebihi target yang ada.
Inspektur Kabupaten Banjar Riza Dauly berharap melalui diskusi ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan ekonomi dan daya saing di Kabupaten Banjar.(ppn)
