Home / Berita

Kamis, 14 September 2023 - 14:05 WIB

Tahap Verifikasi dan Validasi Angka Kemiskinan di Kabupaten Banjar

MARTAPURA,- Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) Verifikasi dan Validasi dan Pemanfaatan Pensasaran, Percepatan, Penghapusan Masyarakat Miskin Ekstrem (P3KE) di Aula Baiman lantai 3 kantornya, Kamis (14/9/2023) pagi.

Rakoor dibuka oleh Sekda Banjar HM Hilman didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, Asisten Administrasi Umum Rakhmat Dhani, Kepala DPMD Syahrialludin, serta Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Dedi Nurmadi Bappeda Litbang. Diikuti 20 perwakilan kecamatan di wilayah Kabupaten Banjar.

Sekda HM Hilman mengatakan rakoor dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penanggulangan kemiskinan pada 31 Agustus lalu. Rakoor kali ini difokuskan untuk memvalidasi data P3KE di Kabupaten Banjar.

Baca Juga :  DKISP Siap Tambah Fasilitas CCTV Untuk Sukseskan Haul Ke 19 Guru Sekumpul

“Jadi kami memvalidasi semua data tersebut, datanya akan diserahkan ke kecamatan untuk diteruskan di desa dan kelurahan melalui musyawarah tersebut data difinalisasikan. ,” ujarnya.

Ia berharap data tersebut benar-benar valid yang sudah dilakukan verifikasi dari bawah. Dari data yang valid ini nantinya akan di SK kan oleh Bupati Banjar sebagai basis data kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan khususnya saat ini menghapus kemiskinan ekstrem dan bisa menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Banjar melalui program kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun akan datang diselaraskan dengan program dari pemerintah pusat.

Dikatakan Hilman, program yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk mengurangi dan menghapus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banjar berupa bantuan dan jaminan sosial. Salah satu program dimaksud seperti beberapa hari yang lalu, pemerintah daerah memberikan bantuan pangan untuk pengendalian inflasi sebanyak 10 Kg beras selama 3 bulan per Kepala Keluarga (KK).

Baca Juga :  Kabupaten Banjar Raih Juara Umum MTQN XXXIV Kalsel

“Rakoor kali ini untuk memperbaiki data-data tersebut hingga menjadi data yang valid dimiliki Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai basis data untuk kebijakan selanjutnya,” jelasnya.

Sekedar informasi, angka kemiskinan di Kabupaten Banjar dari data 2022 akan dimutakhirkan pada 2023 sebanyak 37.902 KK atau 151.276 individu yang masih dipilah untuk dapat dikategorikan dalam Desil 1 hingga 4.(zdn/ppn)

Share :

Baca Juga

Berita

Sistem Proporsional Tertutup Akan Menurunkan Tingkat Partisipasi Pemilu

Berita

Baleho Bando dan Baleho Berdiri di Median Jalan Segera Diterbitkan

Berita

Perayaan Satu Abad, NU Banjar Salawatan di Alun Alun Ratu Zalecha Martapura

Berita

Ultah Ke 78, PMI Gelar Apel dan Parade Budaya

Berita

Ratusan Pelajar Ikuti Seleksi Calon Paskibraka, Bupati Banjar Sampaikan Apresiasi

Berita

BPBD Banjar Lakukan Pantauan Tinggi Muka Air Di Dua Desa

Berita

Da’i Dituntut Punya Keterampilan Retorika Dan Ilmu Agar Dakwah Efektif

Berita

Bangkitkan Gairah Perikanan, DKPP Banjar Gelar Lomba Ikan Hias dan Baganalan Papuyu